Perubahan Besar dalam Regulasi dan Sistem Pajak Aset Kripto di Vietnam
Pendahuluan
Posisi hukum Vietnam terhadap Aset Kripto telah lama tidak jelas, dan kebijakan pajak terkait juga berada di zona abu-abu, membuat para pelaku pasar terus menghadapi ketidakpastian. Namun, situasi ini mengalami perubahan signifikan pada 14 Juni 2025, ketika Majelis Nasional Vietnam mengesahkan Undang-Undang Industri Teknologi Digital, yang untuk pertama kalinya memasukkan aset enkripsi ke dalam kerangka hukum nasional dan menerapkan pengawasan klasifikasi, secara resmi memberikan status hukum, menjadi tonggak dalam proses pengawasan aset kripto di Vietnam.
Undang-undang baru membagi aset digital menjadi dua kategori: "aset virtual" dan "aset enkripsi", dan mengecualikan alat keuangan seperti sekuritas dan mata uang digital. Undang-undang ini memberikan wewenang kepada pemerintah untuk menetapkan peraturan pelaksanaan, serta memperkuat keamanan siber, persyaratan anti pencucian uang, dan pendanaan anti terorisme. Hukum ini akan mulai berlaku pada 1 Januari 2026, bertujuan untuk menyempurnakan sistem hukum terkait, menyelaraskan dengan standar pengawasan internasional, dan membantu Vietnam segera keluar dari daftar abu-abu FATF.
Artikel ini akan menganalisis peran terobosan legislasi ini dalam rekonstruksi pola ekonomi digital Vietnam, serta menginterpretasikan perkembangan terbaru dalam sistem perpajakannya. Dengan menelusuri evolusi kebijakan pemerintah Vietnam dari sikap hati-hati menjadi aktif dalam membangun kerangka regulasi, dan membandingkannya dengan praktik perpajakan dan regulasi aset kripto di negara-negara Asia Tenggara dan global lainnya. Selain itu, artikel ini juga akan melihat strategi Vietnam dalam menyeimbangkan pengendalian risiko dan pengembangan inovasi, serta memprediksi kebijakan konkret yang mungkin dikeluarkan di masa depan dan potensinya terhadap Vietnam sebagai ekonomi digital yang sedang berkembang.
1 Vietnam Menetapkan Status Hukum Aset Kripto
Sebelum diterbitkannya Undang-Undang Industri Teknologi Digital, posisi hukum Vietnam terhadap Aset Kripto selalu kabur dan terus berubah. Pada awalnya, pemerintah Vietnam terutama membatasi secara ketat Aset Kripto sebagai alat pembayaran dan mengeluarkan peringatan risiko. Pada bulan Juli 2017, Bank Negara Vietnam mengeluarkan surat resmi yang secara tegas melarang Bitcoin dan Aset Kripto lainnya sebagai alat pembayaran, dan pelanggar dapat menghadapi sanksi. Pada bulan April 2018, Perdana Menteri menginstruksikan untuk memperkuat pengelolaan terhadap kegiatan yang terkait dengan Aset Kripto.
Meskipun surat resmi Kementerian Keuangan pada April 2016 menyatakan tidak melarang perdagangan aset kripto dan mendefinisikannya sebagai "harta" dan "komoditas", namun karena kurangnya dukungan legislasi yang jelas, masih terdapat area abu-abu dalam pelaksanaannya. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Vietnam 2015, aset digital seperti koin tidak termasuk dalam kategori aset yang didefinisikan oleh hukum, yang menyebabkan kekosongan hukum yang signifikan.
Status yang kabur ini mengalami perubahan mendasar pada 14 Juni 2025. Majelis Nasional Vietnam mengesahkan "Undang-Undang Industri Teknologi Digital", yang untuk pertama kalinya mendefinisikan "aset digital" secara jelas dalam sistem hukum, dan membaginya menjadi "aset enkripsi" dan "aset virtual". Terobosan legislasi ini mengakhiri ketidakpastian status hukum aset enkripsi, secara resmi mengakui mereka sebagai properti yang sah di bawah hukum sipil, memberikan dasar hukum bagi individu dan organisasi untuk memiliki dan menggunakan secara sah.
Peralihan strategi dari "tidak mengakui" ke "legalisasi" bukanlah kebetulan. Pemerintah Vietnam telah menyadari potensi besar ekonomi enkripsi. Meskipun ada hambatan regulasi, Vietnam memiliki salah satu tingkat kepemilikan Aset Kripto tertinggi di dunia, dengan sekitar 20,95% populasi memiliki aset enkripsi, dengan aliran dana tahunan melebihi 100 miliar USD. Pada saat yang sama, Vietnam juga menghadapi kebutuhan untuk memenuhi tekanan internasional terkait pencucian uang dan pendanaan terorisme. Oleh karena itu, legalisasi adalah prasyarat yang diperlukan untuk menarik investasi, mempromosikan perkembangan ekonomi digital, dan secara efektif mengatur industri baru yang sedang muncul ini. Ini menunjukkan bahwa pemerintah Vietnam telah beralih dari sekadar mencegah risiko menjadi secara aktif merangkul peluang ekonomi digital, berusaha untuk mengarahkan dan mengatur industri baru ini melalui pembentukan kerangka hukum yang baik.
2 Perubahan Sistem Regulasi Aset Kripto di Vietnam
Perubahan sikap resmi Vietnam terhadap Aset Kripto mencerminkan perubahan signifikan dalam sistem regulasinya. Di masa lalu, sistem regulasi Aset Kripto di Vietnam tidak memadai dan bersikap pasif, sering kali menggunakan metode regulasi yang seragam. Seiring dengan munculnya gelombang Aset Kripto global dan perubahan di tingkat atas Vietnam, saat ini sistem regulasi Aset Kripto-nya sedang diperbaiki dengan cepat, telah terbentuk struktur pengawasan awal yang terpisah, dan secara aktif mendorong berbagai proyek uji coba regulasi, berusaha untuk secara efektif menangani tantangan seperti pencucian uang dan pendanaan terorisme sambil menyambut teknologi baru.
2.1 Penelusuran Evolusi Kerangka Regulasi
Kerangka regulasi enkripsi di Vietnam telah mengalami evolusi yang signifikan dari tidak ada menjadi ada, dari responsif menjadi proaktif.
Dari tahun 2016 hingga 2022, sistem regulasi Aset Kripto di Vietnam mengalami perkembangan dari tidak ada menjadi ada, dari pendekatan yang seragam menjadi tahap eksplorasi dan penelitian. Pada April 2016, surat resmi dari Kementerian Keuangan tidak melarang perdagangan Aset Kripto, tetapi dengan kualifikasi yang tidak jelas. Pada Juli 2017, Bank Negara Vietnam secara tegas melarang Bitcoin dan Aset Kripto lainnya sebagai alat pembayaran. Pada April 2018, Perdana Menteri menginstruksikan untuk memperkuat pengelolaan kegiatan terkait Aset Kripto. Pada Mei 2020, Perdana Menteri menginstruksikan Bank Negara untuk memulai proyek percontohan penggunaan blockchain dalam Aset Kripto. Pada Maret 2022, Asosiasi Blockchain Vietnam didirikan, menjadi entitas hukum pertama yang berfokus pada Aset Kripto. Pada tahun yang sama, legislasi anti pencucian uang disahkan, mengharuskan lembaga penyedia layanan pembayaran untuk menerapkan langkah-langkah mengenali pelanggan.
Setelah tahun 2023, terutama setelah perubahan tinggi di Vietnam pada tahun 2024, sikap regulasi Vietnam terhadap Aset Kripto semakin melunak. Pada bulan Februari 2024, Perdana Menteri mengarahkan Kementerian Keuangan untuk merancang kerangka hukum aset virtual. Pada bulan Oktober tahun yang sama, diumumkan "Strategi Nasional Pengembangan dan Aplikasi Teknologi Blockchain Vietnam 2025", yang menjadikan blockchain sebagai pilar inti transformasi digital. Pada bulan Juni 2025, "Undang-Undang Industri Teknologi Digital" disahkan, menetapkan kerangka regulasi yang toleran dan hati-hati, mendorong perkembangan ekonomi digital yang lebih luas.
Perubahan kerangka regulasi dari "tanggapan pasif" menjadi "panduan aktif" adalah karakteristik kunci dalam evolusi kebijakan aset digital di Vietnam. Pada awalnya, fokus utama adalah pada larangan dan peringatan risiko, tetapi dalam beberapa tahun terakhir, dari penelitian, pembentukan asosiasi hingga penerapan undang-undang dan strategi nasional, fokus regulasi telah beralih ke pembangunan kerangka kerja secara proaktif, mengintegrasikan aset enkripsi ke dalam strategi pengembangan ekonomi digital nasional. Ini menandakan bahwa Vietnam telah memasuki tahap yang lebih matang dan pragmatis dalam regulasi aset digital, dengan tujuan tidak hanya mengendalikan risiko, tetapi juga melepaskan potensi inovasi melalui lingkungan hukum yang jelas, menarik investasi, dan meningkatkan posisi ekonomi digital global.
2.2 Gambaran Umum Struktur Pengawasan dan Sistem Pembagian Tugas yang Ada di Vietnam
Kerangka regulasi enkripsi saat ini di Vietnam terutama ditangani oleh berbagai kementerian, membentuk pola "regulasi longgar". Bank Negara Vietnam, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan Asosiasi Blockchain Vietnam serta beberapa lembaga lainnya bekerja sama untuk membangun dan menyempurnakan kerangka regulasi.
2.3 Uji Coba Sandbox Regulasi dan Pembangunan Kepatuhan Risiko dalam Normal Baru
Pemerintah Vietnam secara aktif memperkenalkan mekanisme sandbox regulasi dan proyek percontohan, mengeksplorasi aplikasi inovatif aset digital. Sedang dibahas pendirian pusat keuangan regional dan internasional, memperkenalkan kebijakan pengujian terkendali untuk teknologi finansial, terutama untuk model bisnis aset enkripsi dan koin enkripsi. Da Nang telah disetujui untuk menjalankan mekanisme khusus, termasuk proyek percontohan penggunaan stablecoin untuk pembayaran wisatawan internasional.
Vietnam masih aktif menjajaki pengembangan mata uang digital bank sentral ( digital som ). Perdana Menteri telah beberapa kali menyerukan penelitian tentang pro dan kontra mata uang digital, serta memulai proyek koin enkripsi berbasis blockchain. Meskipun penerbitan digital som masih dalam tahap evaluasi, potensi status hukumnya dan perannya sebagai pelengkap sistem keuangan tradisional merupakan bagian penting dari pengembangan ekonomi digital Vietnam.
Dalam mendorong inovasi kerangka regulasi, kepatuhan terhadap anti pencucian uang dan pendanaan terorisme tetap menjadi fokus utama, terutama setelah masuk dalam daftar abu-abu yang ditetapkan oleh Financial Action Task Force. Pengesahan "Undang-Undang Industri Teknologi Digital" adalah langkah penting Vietnam dalam menghadapi tekanan FATF, yang mengharuskan semua aktivitas aset digital untuk menerapkan langkah-langkah anti pencucian uang dan pendanaan terorisme secara ketat, guna meningkatkan keamanan dan transparansi.
3 Kebijakan Pajak Aset Kripto di Vietnam dan Perkembangannya Terkini
Evolusi kebijakan perpajakan Aset Kripto di Vietnam hampir sejalan dengan kebijakan regulasi. Pada awalnya, karena ketidakjelasan dan kontradiksi, kebijakan regulasi bersifat longgar, dan pengenaan pajak pada Aset Kripto tidak realistis. Namun, ekspansi volume perdagangan yang tajam mendorong pemerintah untuk mengakui status hukumnya. Terutama sejak tahun 2024, pemerintah menunjukkan urgensi yang lebih besar dalam menyusun kerangka hukum yang jelas.
3.1 Saat ini, perdagangan Aset Kripto di Vietnam masih berada di zona abu-abu perpajakan
Selama ini, karena kurangnya definisi hukum yang jelas dan kerangka regulasi, perdagangan Aset Kripto di Vietnam berada dalam zona abu-abu pajak. Surat edaran Kementerian Keuangan tahun 2016 tidak melarang perdagangan Aset Kripto, tetapi tidak menyebutkan ketentuan pajak yang spesifik. Surat edaran Bank Negara tahun 2017 tidak mengakui Aset Kripto sebagai alat pembayaran, yang memperburuk ketidakpastian hukum. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 2015 tidak memasukkan aset digital ke dalam kategori kekayaan, yang membawa hambatan besar untuk pemungutan pajak.
Dibandingkan dengan sistem pajak perdagangan saham yang jelas, kegiatan di bidang enkripsi telah lama dibebaskan dari kewajiban pajak. Ini menjadikan Vietnam sebagai "surga pajak" de facto, menarik banyak investor, tetapi menyebabkan kekurangan besar dalam pendapatan pajak pemerintah.
3.2 Aturan baru menggambarkan kerangka hukum untuk pajak Aset Kripto
Undang-Undang Industri Teknologi Digital akan mulai berlaku pada 1 Januari 2026, meletakkan dasar hukum untuk perpajakan di masa depan. Undang-undang ini pertama kali secara jelas mendefinisikan "aset enkripsi" dan "aset virtual", mengubah status hukum koin yang sebelumnya tidak jelas, sehingga diharapkan dapat dianggap sebagai properti yang sah.
Kementerian Keuangan sedang menyelesaikan draf resolusi rencana percobaan penerbitan dan perdagangan Aset Kripto, yang akan mengevaluasi kemungkinan penerapan pajak pertambahan nilai, pajak penghasilan badan, dan pajak penghasilan pribadi terhadap perdagangan Aset Kripto. Rencana percobaan akan dilakukan secara kecil-kecilan, di bawah pengawasan ketat dari lembaga pengelola negara, untuk mempelajari cara menentukan pendapatan Aset Kripto, membangun regulasi yang transparan, menghindari kerugian anggaran, dan melindungi hak-hak investor.
Mengenai tarif pajak yang diusulkan, ada berbagai diskusi. Ada saran untuk meniru perdagangan saham dengan mengenakan pajak transaksi 0,1% untuk transaksi enkripsi. Jika dikategorikan sebagai aset investasi, keuntungan transaksi mungkin dikenakan pajak keuntungan modal seperti saham atau real estat. Perusahaan yang terlibat dalam perdagangan Aset Kripto mungkin perlu membayar pajak penghasilan badan sebesar 20%. Ada juga saran untuk mengenakan pajak penghasilan pribadi sebesar 5-10% pada keuntungan NFT, serta mengenakan biaya penarikan sebesar 1-5% pada keuntungan investor asing, mempertimbangkan untuk memberikan insentif pajak penghasilan badan sebesar 10% selama lima tahun pertama (, serta membebaskan pajak pertambahan nilai untuk perdagangan aset digital guna meningkatkan likuiditas.
![Reformasi Besar? Baca untuk memahami regulasi dan sistem pajak aset kripto di Vietnam])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-710e2353a8ec303ec0bb3a893d6019ce.webp(
4 Prospek Kebijakan Aset Kripto Vietnam
Sikap pihak berwenang Vietnam terhadap Aset Kripto telah beralih dari kewaspadaan dan pembatasan awal menuju eksplorasi dan regulasi yang aktif, mencerminkan keseimbangan pragmatis antara mengendalikan risiko keuangan dan memanfaatkan peluang pengembangan ekonomi digital. Pihak berwenang menyadari bahwa melarang atau mengabaikan Aset Kripto secara sederhana akan mengakibatkan keluarnya bakat dan modal, serta kehilangan kesempatan dalam gelombang ekonomi digital global. Vietnam telah memasukkan teknologi blockchain, aset digital, dan Aset Kripto ke dalam daftar teknologi strategis nasional, berdampingan dengan komputasi awan dan kecerdasan buatan, menunjukkan bahwa Aset Digital dipandang sebagai elemen kunci dalam mendorong transformasi digital negara dan pertumbuhan ekonomi.
Berdasarkan tren perkembangan saat ini dan sinyal jelas dari pemerintah, kebijakan aset kripto Vietnam di masa depan akan terus menunjukkan karakteristik "inklusif dan hati-hati". Prediksi spesifik adalah sebagai berikut:
Lebih banyak peraturan pengawasan akan dikeluarkan dan diterapkan. Dengan berlakunya Undang-Undang Industri Teknologi Digital, akan ada lebih banyak peraturan dan panduan pendukung yang dikeluarkan, yang akan menjelaskan persyaratan izin, standar operasi, dan langkah-langkah perlindungan konsumen bagi penyedia layanan aset kripto. Sandbox regulasi akan terus berfungsi, menyediakan lingkungan pengujian terkontrol untuk model bisnis dan teknologi baru.
Kerangka pajak akan diperbaiki dan diterapkan secara bertahap. Diperkirakan Kementerian Keuangan akan mempercepat penerbitan rincian pajak yang spesifik, menjelaskan cara pemungutan pajak, tarif pajak, dan proses pengelolaan untuk berbagai jenis aktivitas enkripsi. Pengalaman sistem pajak platform e-commerce mungkin akan diterapkan pada platform perdagangan koin. Vietnam mungkin akan merumuskan kebijakan pajak yang berbeda untuk berbagai jenis aktivitas enkripsi, mempertimbangkan kombinasi pajak keuntungan modal dan pajak perputaran.
Aset digital dan sistem keuangan tradisional akan secara bertahap terintegrasi. Pemerintah akan terus mendorong penggabungan aset digital dengan sistem keuangan tradisional, menjelajahi perbankan enkripsi, bursa enkripsi negara, dan pengembangan stablecoin, serta membangun infrastruktur keuangan yang lebih modern.
Singkatnya, Vietnam mungkin akan menjadi contoh "inovasi yang sesuai" dalam ekonomi kripto di Asia Tenggara, bersaing di pasar bersama Thailand dan Malaysia. Vietnam memiliki basis pengguna kripto yang besar dan strategi pengembangan ekonomi digital yang jelas. Undang-undang yang baru saja disahkan dan percobaan perpajakan serta mekanisme sandbox yang sedang didorong menunjukkan bahwa negara ini sedang bertransformasi dari "zona abu-abu" menjadi "norma yang jelas". Transformasi ini akan membuatnya menonjol di kawasan Asia Tenggara, menjadi pasar yang dapat merangkul inovasi sekaligus memastikan kepatuhan. Pengalaman Vietnam mungkin menjadi
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
18 Suka
Hadiah
18
7
Posting ulang
Bagikan
Komentar
0/400
BrokeBeans
· 08-11 15:24
Asia Tenggara telah menemukan jalan.
Lihat AsliBalas0
HappyMinerUncle
· 08-11 03:12
Beberapa gambar hilang lagi???
Lihat AsliBalas0
gas_fee_trauma
· 08-10 23:33
Kepala sangat besar, pajak ini benar-benar kacau.
Lihat AsliBalas0
AirdropHunterXM
· 08-10 23:33
Selamat tinggal zona abu-abu
Lihat AsliBalas0
VCsSuckMyLiquidity
· 08-10 23:30
Oh, Southeast Asia mulai bermain lagi.
Lihat AsliBalas0
FlashLoanPrince
· 08-10 23:27
Panjang sabit chives akhirnya menjangkau Asia Tenggara
Perubahan besar dalam kebijakan enkripsi Vietnam, kerangka regulasi hukum dan perpajakan mulai terbentuk.
Perubahan Besar dalam Regulasi dan Sistem Pajak Aset Kripto di Vietnam
Pendahuluan
Posisi hukum Vietnam terhadap Aset Kripto telah lama tidak jelas, dan kebijakan pajak terkait juga berada di zona abu-abu, membuat para pelaku pasar terus menghadapi ketidakpastian. Namun, situasi ini mengalami perubahan signifikan pada 14 Juni 2025, ketika Majelis Nasional Vietnam mengesahkan Undang-Undang Industri Teknologi Digital, yang untuk pertama kalinya memasukkan aset enkripsi ke dalam kerangka hukum nasional dan menerapkan pengawasan klasifikasi, secara resmi memberikan status hukum, menjadi tonggak dalam proses pengawasan aset kripto di Vietnam.
Undang-undang baru membagi aset digital menjadi dua kategori: "aset virtual" dan "aset enkripsi", dan mengecualikan alat keuangan seperti sekuritas dan mata uang digital. Undang-undang ini memberikan wewenang kepada pemerintah untuk menetapkan peraturan pelaksanaan, serta memperkuat keamanan siber, persyaratan anti pencucian uang, dan pendanaan anti terorisme. Hukum ini akan mulai berlaku pada 1 Januari 2026, bertujuan untuk menyempurnakan sistem hukum terkait, menyelaraskan dengan standar pengawasan internasional, dan membantu Vietnam segera keluar dari daftar abu-abu FATF.
Artikel ini akan menganalisis peran terobosan legislasi ini dalam rekonstruksi pola ekonomi digital Vietnam, serta menginterpretasikan perkembangan terbaru dalam sistem perpajakannya. Dengan menelusuri evolusi kebijakan pemerintah Vietnam dari sikap hati-hati menjadi aktif dalam membangun kerangka regulasi, dan membandingkannya dengan praktik perpajakan dan regulasi aset kripto di negara-negara Asia Tenggara dan global lainnya. Selain itu, artikel ini juga akan melihat strategi Vietnam dalam menyeimbangkan pengendalian risiko dan pengembangan inovasi, serta memprediksi kebijakan konkret yang mungkin dikeluarkan di masa depan dan potensinya terhadap Vietnam sebagai ekonomi digital yang sedang berkembang.
1 Vietnam Menetapkan Status Hukum Aset Kripto
Sebelum diterbitkannya Undang-Undang Industri Teknologi Digital, posisi hukum Vietnam terhadap Aset Kripto selalu kabur dan terus berubah. Pada awalnya, pemerintah Vietnam terutama membatasi secara ketat Aset Kripto sebagai alat pembayaran dan mengeluarkan peringatan risiko. Pada bulan Juli 2017, Bank Negara Vietnam mengeluarkan surat resmi yang secara tegas melarang Bitcoin dan Aset Kripto lainnya sebagai alat pembayaran, dan pelanggar dapat menghadapi sanksi. Pada bulan April 2018, Perdana Menteri menginstruksikan untuk memperkuat pengelolaan terhadap kegiatan yang terkait dengan Aset Kripto.
Meskipun surat resmi Kementerian Keuangan pada April 2016 menyatakan tidak melarang perdagangan aset kripto dan mendefinisikannya sebagai "harta" dan "komoditas", namun karena kurangnya dukungan legislasi yang jelas, masih terdapat area abu-abu dalam pelaksanaannya. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Vietnam 2015, aset digital seperti koin tidak termasuk dalam kategori aset yang didefinisikan oleh hukum, yang menyebabkan kekosongan hukum yang signifikan.
Status yang kabur ini mengalami perubahan mendasar pada 14 Juni 2025. Majelis Nasional Vietnam mengesahkan "Undang-Undang Industri Teknologi Digital", yang untuk pertama kalinya mendefinisikan "aset digital" secara jelas dalam sistem hukum, dan membaginya menjadi "aset enkripsi" dan "aset virtual". Terobosan legislasi ini mengakhiri ketidakpastian status hukum aset enkripsi, secara resmi mengakui mereka sebagai properti yang sah di bawah hukum sipil, memberikan dasar hukum bagi individu dan organisasi untuk memiliki dan menggunakan secara sah.
Peralihan strategi dari "tidak mengakui" ke "legalisasi" bukanlah kebetulan. Pemerintah Vietnam telah menyadari potensi besar ekonomi enkripsi. Meskipun ada hambatan regulasi, Vietnam memiliki salah satu tingkat kepemilikan Aset Kripto tertinggi di dunia, dengan sekitar 20,95% populasi memiliki aset enkripsi, dengan aliran dana tahunan melebihi 100 miliar USD. Pada saat yang sama, Vietnam juga menghadapi kebutuhan untuk memenuhi tekanan internasional terkait pencucian uang dan pendanaan terorisme. Oleh karena itu, legalisasi adalah prasyarat yang diperlukan untuk menarik investasi, mempromosikan perkembangan ekonomi digital, dan secara efektif mengatur industri baru yang sedang muncul ini. Ini menunjukkan bahwa pemerintah Vietnam telah beralih dari sekadar mencegah risiko menjadi secara aktif merangkul peluang ekonomi digital, berusaha untuk mengarahkan dan mengatur industri baru ini melalui pembentukan kerangka hukum yang baik.
2 Perubahan Sistem Regulasi Aset Kripto di Vietnam
Perubahan sikap resmi Vietnam terhadap Aset Kripto mencerminkan perubahan signifikan dalam sistem regulasinya. Di masa lalu, sistem regulasi Aset Kripto di Vietnam tidak memadai dan bersikap pasif, sering kali menggunakan metode regulasi yang seragam. Seiring dengan munculnya gelombang Aset Kripto global dan perubahan di tingkat atas Vietnam, saat ini sistem regulasi Aset Kripto-nya sedang diperbaiki dengan cepat, telah terbentuk struktur pengawasan awal yang terpisah, dan secara aktif mendorong berbagai proyek uji coba regulasi, berusaha untuk secara efektif menangani tantangan seperti pencucian uang dan pendanaan terorisme sambil menyambut teknologi baru.
2.1 Penelusuran Evolusi Kerangka Regulasi
Kerangka regulasi enkripsi di Vietnam telah mengalami evolusi yang signifikan dari tidak ada menjadi ada, dari responsif menjadi proaktif.
Dari tahun 2016 hingga 2022, sistem regulasi Aset Kripto di Vietnam mengalami perkembangan dari tidak ada menjadi ada, dari pendekatan yang seragam menjadi tahap eksplorasi dan penelitian. Pada April 2016, surat resmi dari Kementerian Keuangan tidak melarang perdagangan Aset Kripto, tetapi dengan kualifikasi yang tidak jelas. Pada Juli 2017, Bank Negara Vietnam secara tegas melarang Bitcoin dan Aset Kripto lainnya sebagai alat pembayaran. Pada April 2018, Perdana Menteri menginstruksikan untuk memperkuat pengelolaan kegiatan terkait Aset Kripto. Pada Mei 2020, Perdana Menteri menginstruksikan Bank Negara untuk memulai proyek percontohan penggunaan blockchain dalam Aset Kripto. Pada Maret 2022, Asosiasi Blockchain Vietnam didirikan, menjadi entitas hukum pertama yang berfokus pada Aset Kripto. Pada tahun yang sama, legislasi anti pencucian uang disahkan, mengharuskan lembaga penyedia layanan pembayaran untuk menerapkan langkah-langkah mengenali pelanggan.
Setelah tahun 2023, terutama setelah perubahan tinggi di Vietnam pada tahun 2024, sikap regulasi Vietnam terhadap Aset Kripto semakin melunak. Pada bulan Februari 2024, Perdana Menteri mengarahkan Kementerian Keuangan untuk merancang kerangka hukum aset virtual. Pada bulan Oktober tahun yang sama, diumumkan "Strategi Nasional Pengembangan dan Aplikasi Teknologi Blockchain Vietnam 2025", yang menjadikan blockchain sebagai pilar inti transformasi digital. Pada bulan Juni 2025, "Undang-Undang Industri Teknologi Digital" disahkan, menetapkan kerangka regulasi yang toleran dan hati-hati, mendorong perkembangan ekonomi digital yang lebih luas.
Perubahan kerangka regulasi dari "tanggapan pasif" menjadi "panduan aktif" adalah karakteristik kunci dalam evolusi kebijakan aset digital di Vietnam. Pada awalnya, fokus utama adalah pada larangan dan peringatan risiko, tetapi dalam beberapa tahun terakhir, dari penelitian, pembentukan asosiasi hingga penerapan undang-undang dan strategi nasional, fokus regulasi telah beralih ke pembangunan kerangka kerja secara proaktif, mengintegrasikan aset enkripsi ke dalam strategi pengembangan ekonomi digital nasional. Ini menandakan bahwa Vietnam telah memasuki tahap yang lebih matang dan pragmatis dalam regulasi aset digital, dengan tujuan tidak hanya mengendalikan risiko, tetapi juga melepaskan potensi inovasi melalui lingkungan hukum yang jelas, menarik investasi, dan meningkatkan posisi ekonomi digital global.
2.2 Gambaran Umum Struktur Pengawasan dan Sistem Pembagian Tugas yang Ada di Vietnam
Kerangka regulasi enkripsi saat ini di Vietnam terutama ditangani oleh berbagai kementerian, membentuk pola "regulasi longgar". Bank Negara Vietnam, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan Asosiasi Blockchain Vietnam serta beberapa lembaga lainnya bekerja sama untuk membangun dan menyempurnakan kerangka regulasi.
2.3 Uji Coba Sandbox Regulasi dan Pembangunan Kepatuhan Risiko dalam Normal Baru
Pemerintah Vietnam secara aktif memperkenalkan mekanisme sandbox regulasi dan proyek percontohan, mengeksplorasi aplikasi inovatif aset digital. Sedang dibahas pendirian pusat keuangan regional dan internasional, memperkenalkan kebijakan pengujian terkendali untuk teknologi finansial, terutama untuk model bisnis aset enkripsi dan koin enkripsi. Da Nang telah disetujui untuk menjalankan mekanisme khusus, termasuk proyek percontohan penggunaan stablecoin untuk pembayaran wisatawan internasional.
Vietnam masih aktif menjajaki pengembangan mata uang digital bank sentral ( digital som ). Perdana Menteri telah beberapa kali menyerukan penelitian tentang pro dan kontra mata uang digital, serta memulai proyek koin enkripsi berbasis blockchain. Meskipun penerbitan digital som masih dalam tahap evaluasi, potensi status hukumnya dan perannya sebagai pelengkap sistem keuangan tradisional merupakan bagian penting dari pengembangan ekonomi digital Vietnam.
Dalam mendorong inovasi kerangka regulasi, kepatuhan terhadap anti pencucian uang dan pendanaan terorisme tetap menjadi fokus utama, terutama setelah masuk dalam daftar abu-abu yang ditetapkan oleh Financial Action Task Force. Pengesahan "Undang-Undang Industri Teknologi Digital" adalah langkah penting Vietnam dalam menghadapi tekanan FATF, yang mengharuskan semua aktivitas aset digital untuk menerapkan langkah-langkah anti pencucian uang dan pendanaan terorisme secara ketat, guna meningkatkan keamanan dan transparansi.
3 Kebijakan Pajak Aset Kripto di Vietnam dan Perkembangannya Terkini
Evolusi kebijakan perpajakan Aset Kripto di Vietnam hampir sejalan dengan kebijakan regulasi. Pada awalnya, karena ketidakjelasan dan kontradiksi, kebijakan regulasi bersifat longgar, dan pengenaan pajak pada Aset Kripto tidak realistis. Namun, ekspansi volume perdagangan yang tajam mendorong pemerintah untuk mengakui status hukumnya. Terutama sejak tahun 2024, pemerintah menunjukkan urgensi yang lebih besar dalam menyusun kerangka hukum yang jelas.
3.1 Saat ini, perdagangan Aset Kripto di Vietnam masih berada di zona abu-abu perpajakan
Selama ini, karena kurangnya definisi hukum yang jelas dan kerangka regulasi, perdagangan Aset Kripto di Vietnam berada dalam zona abu-abu pajak. Surat edaran Kementerian Keuangan tahun 2016 tidak melarang perdagangan Aset Kripto, tetapi tidak menyebutkan ketentuan pajak yang spesifik. Surat edaran Bank Negara tahun 2017 tidak mengakui Aset Kripto sebagai alat pembayaran, yang memperburuk ketidakpastian hukum. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 2015 tidak memasukkan aset digital ke dalam kategori kekayaan, yang membawa hambatan besar untuk pemungutan pajak.
Dibandingkan dengan sistem pajak perdagangan saham yang jelas, kegiatan di bidang enkripsi telah lama dibebaskan dari kewajiban pajak. Ini menjadikan Vietnam sebagai "surga pajak" de facto, menarik banyak investor, tetapi menyebabkan kekurangan besar dalam pendapatan pajak pemerintah.
3.2 Aturan baru menggambarkan kerangka hukum untuk pajak Aset Kripto
Undang-Undang Industri Teknologi Digital akan mulai berlaku pada 1 Januari 2026, meletakkan dasar hukum untuk perpajakan di masa depan. Undang-undang ini pertama kali secara jelas mendefinisikan "aset enkripsi" dan "aset virtual", mengubah status hukum koin yang sebelumnya tidak jelas, sehingga diharapkan dapat dianggap sebagai properti yang sah.
Kementerian Keuangan sedang menyelesaikan draf resolusi rencana percobaan penerbitan dan perdagangan Aset Kripto, yang akan mengevaluasi kemungkinan penerapan pajak pertambahan nilai, pajak penghasilan badan, dan pajak penghasilan pribadi terhadap perdagangan Aset Kripto. Rencana percobaan akan dilakukan secara kecil-kecilan, di bawah pengawasan ketat dari lembaga pengelola negara, untuk mempelajari cara menentukan pendapatan Aset Kripto, membangun regulasi yang transparan, menghindari kerugian anggaran, dan melindungi hak-hak investor.
Mengenai tarif pajak yang diusulkan, ada berbagai diskusi. Ada saran untuk meniru perdagangan saham dengan mengenakan pajak transaksi 0,1% untuk transaksi enkripsi. Jika dikategorikan sebagai aset investasi, keuntungan transaksi mungkin dikenakan pajak keuntungan modal seperti saham atau real estat. Perusahaan yang terlibat dalam perdagangan Aset Kripto mungkin perlu membayar pajak penghasilan badan sebesar 20%. Ada juga saran untuk mengenakan pajak penghasilan pribadi sebesar 5-10% pada keuntungan NFT, serta mengenakan biaya penarikan sebesar 1-5% pada keuntungan investor asing, mempertimbangkan untuk memberikan insentif pajak penghasilan badan sebesar 10% selama lima tahun pertama (, serta membebaskan pajak pertambahan nilai untuk perdagangan aset digital guna meningkatkan likuiditas.
![Reformasi Besar? Baca untuk memahami regulasi dan sistem pajak aset kripto di Vietnam])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-710e2353a8ec303ec0bb3a893d6019ce.webp(
4 Prospek Kebijakan Aset Kripto Vietnam
Sikap pihak berwenang Vietnam terhadap Aset Kripto telah beralih dari kewaspadaan dan pembatasan awal menuju eksplorasi dan regulasi yang aktif, mencerminkan keseimbangan pragmatis antara mengendalikan risiko keuangan dan memanfaatkan peluang pengembangan ekonomi digital. Pihak berwenang menyadari bahwa melarang atau mengabaikan Aset Kripto secara sederhana akan mengakibatkan keluarnya bakat dan modal, serta kehilangan kesempatan dalam gelombang ekonomi digital global. Vietnam telah memasukkan teknologi blockchain, aset digital, dan Aset Kripto ke dalam daftar teknologi strategis nasional, berdampingan dengan komputasi awan dan kecerdasan buatan, menunjukkan bahwa Aset Digital dipandang sebagai elemen kunci dalam mendorong transformasi digital negara dan pertumbuhan ekonomi.
Berdasarkan tren perkembangan saat ini dan sinyal jelas dari pemerintah, kebijakan aset kripto Vietnam di masa depan akan terus menunjukkan karakteristik "inklusif dan hati-hati". Prediksi spesifik adalah sebagai berikut:
Lebih banyak peraturan pengawasan akan dikeluarkan dan diterapkan. Dengan berlakunya Undang-Undang Industri Teknologi Digital, akan ada lebih banyak peraturan dan panduan pendukung yang dikeluarkan, yang akan menjelaskan persyaratan izin, standar operasi, dan langkah-langkah perlindungan konsumen bagi penyedia layanan aset kripto. Sandbox regulasi akan terus berfungsi, menyediakan lingkungan pengujian terkontrol untuk model bisnis dan teknologi baru.
Kerangka pajak akan diperbaiki dan diterapkan secara bertahap. Diperkirakan Kementerian Keuangan akan mempercepat penerbitan rincian pajak yang spesifik, menjelaskan cara pemungutan pajak, tarif pajak, dan proses pengelolaan untuk berbagai jenis aktivitas enkripsi. Pengalaman sistem pajak platform e-commerce mungkin akan diterapkan pada platform perdagangan koin. Vietnam mungkin akan merumuskan kebijakan pajak yang berbeda untuk berbagai jenis aktivitas enkripsi, mempertimbangkan kombinasi pajak keuntungan modal dan pajak perputaran.
Aset digital dan sistem keuangan tradisional akan secara bertahap terintegrasi. Pemerintah akan terus mendorong penggabungan aset digital dengan sistem keuangan tradisional, menjelajahi perbankan enkripsi, bursa enkripsi negara, dan pengembangan stablecoin, serta membangun infrastruktur keuangan yang lebih modern.
Singkatnya, Vietnam mungkin akan menjadi contoh "inovasi yang sesuai" dalam ekonomi kripto di Asia Tenggara, bersaing di pasar bersama Thailand dan Malaysia. Vietnam memiliki basis pengguna kripto yang besar dan strategi pengembangan ekonomi digital yang jelas. Undang-undang yang baru saja disahkan dan percobaan perpajakan serta mekanisme sandbox yang sedang didorong menunjukkan bahwa negara ini sedang bertransformasi dari "zona abu-abu" menjadi "norma yang jelas". Transformasi ini akan membuatnya menonjol di kawasan Asia Tenggara, menjadi pasar yang dapat merangkul inovasi sekaligus memastikan kepatuhan. Pengalaman Vietnam mungkin menjadi